Oleh: Putut Gunawan
GOLONGAN KEKARYAAN
Mungkin pandangan saya keliru. Ketika Bung Karno merasa jengah terhadap ulah para pelaku partai politik dalam parlemen – yang waktu itu menggunakan sistem parlementer – di mana regime perdana mentri menjadi bulan-bulanan dan jatuh bangun, dan pekerjaan besar menstrukturkan sistem pemerintahan republic yang baru lahir, boleh dibilang gagal, maka Bung Karno pun berkobar-kobar menyerukan pentingnya unsure golongan kekaryaan sebagai representasi kelompok fungsional dalam parlemen, sehingga demokrasi “yang dipimpin oleh hikmat permusyawaratan” memperoleh legitimasi aktualnya dari representasi lapis masyarakat non partai politik (non party list entity).
Urgensi kehadiran golongan fungsional yang kemudian disebut