MAKLUMAT MANADO - Perangi Pemiskinan (09 Juni 2011)

Tiga belas tahun gerakan reformasi berlangsung di Indonesia telah berhasil membuka ruang demokrasi lebih luas. Namun kenyataannya masih ada sekitar 31,02 juta jiwa (13,3%) warga negara yang miskin. Selain itu, berbagai persoalan berkaitan pemenuhan hak-hak dasar kelompok masyarakat marginal masih mengemuka di berbagai daerah.

Menggusur Kemiskinan-Pemiskinan Membangun Ibu Pertiwi

Hal ini disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden RI untuk Penanggulangan Kemiskinan, H.S Dillon yang berperan sebagai pembicara utama (keynote speech). 

Disampaikan pada acara Musyawarah Nasioal Percepatan Penanggulangan Kemiskinan: Responsi dampak dari perubahan iklim berbasis komunitas

Menado, 8 Juni 2011.

Agenda Musyawarah Nasional: Responsi Dampak Perubahan Iklim Berbasis Komunitas

Kaukus17++ sedang menyusun acara “Musyawarah Nasional: Responsi Dampak Perubahan Iklim Berbasis Komunitas” yang akan diselenggarakan di Kota Manado. Acara Musyawarah Nasional dilaksanakan pada tanggal 7-10 Juni 2011 menghadirkan 115 orang peserta dari seluruh Indonesia yang terlibat dalam kegiatan Forum Warga yang melakukan perjuangan hak dasar warga. Peserta dibagi dalam tiga sektor yaitu sektor pertanian, perikanan, dan kelompok miskin kota.

SOMMACI mengadakan Pelatihan Jurnalistik

Minggu-Cimahi- 22 Mei 2011 – SOMMACI (Solidaritas Untuk Masyarakat Miskin Cimahi) mengadakan pelatihan jurnalistik. SOMMACI adalah suatu organisasi warga yang bergerak sebagai upaya untuk me menuhi hak dasar warga miskin di bidang pendidikan dan kesehatan. Anggota Somamci terdiri dari 9 organisasi warga yang mengikrarkan diri untuk tergabung dalam ikatan solidaritas bersama untuk perjuangan warga miskin.

ANGGOTA SRAWUNG GUNUNG KIDUL MENGINISIASI PELATIHAN MEMBUAT WEBSITE BERSAMA KAUKUS17++

Peserta Pelatihan Sedang Praktek

KOMBI menginisiasi "Pelatihan Membuat Website" kepada Penggiat Kaukus17++, Sindu Dwi Hartanto yang sedang melakukan kegiatan Kunjungan Supervisi Program Penguatan Kapasitas Forum Warga SRAWUNG. KOMBI atau Komunitas Merangkul Bumi adalah

DEKLARASI BANTUAN HUKUM MASYARAKAT (BHM) LAMPUNG

Bahwa cita-cita proklamasi kemerdekaan Bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur serta untuk mewujudkan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan pengukuhan Hak Asasi Manusia.

UU No 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Cimahi

TENTANG
PEMBENTUKAN KOTA CIMAHI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Provinsi Jawa Barat pada umumnya dan Kabupaten Bandung

Pembangkit Listrik dari Sampah di Sekitar Gedung Anda

Setiap berpikir tentang alternatif pembangkitan listrik mandiri di sebuah gedung, yang muncul adalah genset, atau solar panel. Mungkin saatnya dipertimbangkan alternatif yang lebih menarik dan ramah lingkungan, yaitu pembangkit listrik dari sampah.  IST Energy, sebuah perusahaan Amerika Serikat  di bidang energi berhasil menciptakan kontainer pembangkit listrik dari sampah yang bisa diparkir di sekitar gedung anda.

Dinamika Politik Lokal, Kendala Utama Pengucuran Dana BOS

Hingga kini penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah belum juga selesai. Padahal awal April, pemerintah kabupaten kota sudah harus menyalurkan kembali dana BOS tahap kedua. Dinamika politik lokal dituding sebagai kendala utama terlambatnya dana BOS.

Mencari Jalan Keluar dari Kemiskinan di Jawa Timur, Maluku Utara, dan Timor Barat

Mencari Jalan

Penulis: Ruly Marianti

Editor: Justin Sodo

ABSTRAK:

Studi ini menggali pemahaman masyarakat tentang kondisi kesejahteraan mereka dan pengalaman yang terkait dengan naik-turunnya kesejahteraan. Laporan ini ditulis

Perlu Redefinisi Relasi Desa Kota Untuk Kelestarian dan Keadilan

oleh: Sindu Dwi Hartanto

Kita perlu melakukan pemikiran kembali tentang hubungan antara Desa dan Kota yang selama ini dianggap sangat eksploitatif. Desa dianggap sebagai lokasi sumber daya yang dibutuhkan oleh kota tetapi kondisi Desa hingga sampai saat ini masih sangat memprihatinkan. Sementara di Kota orang bergemerlap dengan berbagai

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2011

Menteri Dalam Negeri sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 dalam pasal 34 ayat (2) mendapatkan tugas setiap tahunnya untuk menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Untuk pedoman penyusunan APBD Tahun Angaran 2011 juga telah diterbitkan Permendagri, yaitu