Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa

 Oleh: YUMNAA ASSYIFA

(Mahasiswa Jurusan Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta)

Pendidikan Pancasila merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar serta proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan program studinya.

Etika Kampanye Pemilu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024

Sindu Dwi Hartanto

Pada pemilu pilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan kegiatan kampanye sebagai acara partai pendukung dan partai pengusung calon presiden dan wakil presiden memberikan informasi tentang

Potensi dan Sumber Daya Desa Sidaurip

Rasem, Kepala Desa Sidaurip Presentasi Draft RKPDes 2020

Desa Sidaurip merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap. Desa Sidaurip adalah salah satu desa yang berada di wilayah pesisir Samudera Hindia dengan kawasan pantai sebagai batasan di bagian Selatan Pulau Jawa. Beberapa potensi desa yang sempat didiskusikan dengan Rasem sebagai Kepala Desa Sidaurip (2020) saat dilaksanakan Musrenbangdes pada pertengahan Oktober 2020. Beberapa potensi yang terinventarisir secara umum dapat dibagikan dalam beberapa sektor antara lain: 1. di bidang pertanian, 2. di bidang peternakan, 3. di bidang Produksi olahan UMKM, 4. di bidang kerajinan, 5 di bidang perdagangan, 6. di bidang pariwisata.

Potensi Desa Sidaruip di bidang pertanian antara lain: 1. pertanian padi sawah, 2. pertanian sayur mayur (Kangkung, Pare, Terong, Kacang Tanah, Sawi, Cabai,. 3. pertanian ubi-ubian (Ubi Jalar, Singkong), 4. Pisang, dan 5. Kelapa.

Potensi Desa Sidarup di bidang peternakan antara lain: 1. peternakan ikan Gurameh, peternakan ikan Lele, peternakan Sapi, peternakan Kambing.

Potensi Desa Sidayu di bidang produksi olahan antara lain: 1. produksi Sale Pisang, 2. produksi Tahu, 3. produksi Jajanan lokal, 4. produksi gula kelapa. 

Potensi Desa Sidayu di bidang kerajinan antara lain: 1. produksi kerajinan sabut kelapa, 2. produksi kerajinan kesed, 3. produksi kerajinan tambang/tali.

Potensi Desa Sidayu di bidang perdagangan antara lain: 1. pedagang sayuran, 2. pedagang keliling, 3. pedagang warung sembako, 4. pedagang warung makanan. 

SDGs DESA: Prioritas Dana Desa Tahun 2021 (Permendagri No. 13 Tahun 2020)

Berdasarkan Permendesa No. 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Peraturan Menteri ini mengatur: (Pasal 2)
a. Prioritas Penggunaan Dana Desa; dan
b. pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan desa sebagai berikut: (Pasal 1 Ayat 19)
1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, 
2. Desa ekonomi tumbuh merata,
3. Desa peduli kesehatan, 
4. Desa peduli lingkungan, 
5. Desa peduli pendidikan, 
6. Desa ramah perempuan, 
7. Desa berjejaring, dan 
8. Desa tanggap budaya 

Untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. (Pasal 5)
Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud diarahkan untuk program dan/atau kegiatan
percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
c. adaptasi kebiasaan baru Desa.

DIJELASKAN PENJABARAN DALAM PASAL SELANJUTNYA (Pasal 6)

Pasal 6 (1) Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;

UNTUK KEGIATAN SBB:

a. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi BUMDES/BUMDES BERSAMA

untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;

b. Penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan

c. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan

usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

Pasal 6 (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa

UNTUK KEGIATAN SBB:

a. Pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;

b. Pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;

c. Penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan

d. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

Pasal 6 (3) Penggunaan Dana DeSa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa 

UNTUK KEGIATAN SBB:

a. Mewujudkan Desa sehat daN sejahtera melalui Desa Aman COVID-19; dan- 10 -

b. Mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

c. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Strategi Pengembangan Kemandirian dan Kesawadayaan dalam Pembangunan Desa

Dalam rangka percepatan pembangunan desa, beberapa strategi pengembangan kemandiran dan keswadayaan dalam pembangunan desa perlu dilakukan dalam beberapa langkah yang strategis, antara lain:

1. Pengembangan akses informasi publik

Informasi publik sebagai salah satu pintu masuk dalam keterbukaan dan meningkatnya partisipasi warga masyarakat desa dalam pembangunan.

Masyarakat di desa cenderung gagal mendapatkan informasi sehingga mengelami keterbelakangan,

dampaknya percepatan pembangunan di desa akan tergantung pada pihak luar, 

Masyarakat desa sebagai subjek pembangunan menjadi tergerus, bahkan tergeser oleh kepentingan akan keserakahan pengelolaan kue pembangunan oleh pihak-pihak tertentu.

Kondisi demikian Masyarakat desa dianggap menjadi terbelakang dan dianggap malas, karena partisipasi dalam pembangunan rendah.

harapannya, dengan meningkatkan akses masyarakat dalam informasi publik di Desa, maka masyarakat akan lebih mau terlibat dalam pembangunan di Desa.

2. Pengembangan teknologi tepat guna

Masyarakat desa tidak membutuhkan teknologi cangih dengan biaya mahal, kebutuhan peralatan dan teknologi sederhana yang tepat guna di desa sangat diperlukan, namun tidak menjadi perhatian serius.

Akses terhadap teknologi biasanya hanya dimiliki oleh pemilik modal, warga masyarakat menengah kebawah kurang mendapatkan pembelaan untuk dapat mengelola permasalahan tekonlogi dan peralatan teknis yang praktis dibutuhkan di desa.

sehingga, akses warga desa terhadap teknologi harus mengeluarkan pembiayaan (rente) sehingga pengeluaran operasional warga menjadi lebih besar. Dengan pengelolaan teknologi tepat guna diharapkan dapat mengurangi beban biaya warga desa secara signifikan.

3. Pengembangan akses aset desa dalam pelayanan publik (Sorga Desa)

Aset desa dalam bentuk ruang publik di desa masih sangat luas, namun pengelolaan untuk pelayanan publik secara baik dan bermanfaat masih sangat kurang. 

Perlu adanya model pengelolaan aset desa untuk pelayanan publik yang baik dan bermanfaat sehingga warga desa dapat pelayanan publik yang baik.

Contoh sederhana dari aset desa untuk pelayanan publik adalah Sorga Desa (Sarana  Olah Raga Desa) seperti lapangan bola, dengan daya dukung lokasi bermain, serga tempat tempat berkumpul lainnya yang dapat menggerakkan warga desa untuk beraktivitas dan berkreasi, serga berekreasi tanpa harus pergi ke Kota.

sehingga, mengurangi biaya pengeluaran. 

Selain itu, pengembangan aset desa dalam pelayanan publik dapat menggerakan ekonomi di desa secara signifikan meningkatkan kesejahteraan warganya.

4. Pengembangan partisipasi warga dalam pembangunan di desa

Warga desa adalah pemilik pembangunan, sehingga pelaksana (subjek) pembangunan adalah warga desa itu sendiri. 

Tapi bagaiman ruang partisipasi warga dalam pembangunan sangat sering digerus atau dibuntukan karena kepentingan elit desa. oleh karena itu, perlu kiranya wacana dan gerakan peningkatan partisipasi warga desa digalakkan.

Partisipasi warga adalah salah satu bentuk bergeraknya kemajuan dan kemandirian desa, dengan partisipasi warga desa dalam pembangunan, artinya keswadayaan warga terjadi dan mengurangi dengan signifikat biaya pembangunan baik dalam hitungan pembiyahaan maupun kualitas pengerjaan, sehingga hasilnya pun dapat ditakar meningkat kualitasnya.

5. Pengembangan Akses Internet Desa (RT Net)

Akes internet menjadi jendela pembangunan desa, oleh karena itu sangat perlu kiranya seluruh desa di Indonesia mempunyai ruang akses internet baik untuk privat maupun publik.

Pengembangan akses intenet hingga tingkat RT adalah strategi dalam memberikan layanan kepada warga desa untuk mendapatkan informasi yang mudah, cepat, dan murah. 

Dengan adanya internet RT (RT Net) diharapkan pemerintah desa juga dapat memberikan informasi kepada warganya dengan cepat dan tepat.

6. Pengembangan Potensi Desa

Pengembangan potensi desa adalah salah satu strategi paling mudah untuk mengembangkan gagasan pembangunan yang tepat sasaran. 

misalnya, saja pengembangan Wisata Desa sebagai alternatif penggerak ekonomi lokal pada masa Pandemi Covid-19 merupakan gagaasan yang perlu didukung.

Namun, pengembangan potensi lokasl desa jangan dibaikan, misalnya potensi pertanian, ladang, dan pekebunan, serta peternakan.

7. Pengembangan UMKM di Desa sebagai basis pelaku ekonomi nasional.

Pemberian akses informasi pelayanan perijinan UMKM (PIRT, Halal Certivication, HAACCP Certivication, Organic Certivication)

Oleh: Sindu Dwi Hartanto

Pemerintah Desa Pasuruhan Salurkan BLT Dana Desa Bulan 4 dan 5

Pada Hari ini dilaksanakan pendistribusian BLT DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) untuk periode bulan 4 dan 5 di Desa Pasuruhan Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. Jadwal distribusi hari ini terdapat 9 Desa yang secara bersamaan di tingkat Kecamatan Binangun antara lain: 1. Desa Widarapayung Wetan, 2. Desa Alangamba, 3. Desa Pasuruhan, 4. Desa Karangnangka, 5. Desa Kemojing, 6. Desa Pesawahan, 7. Desa Pagubugan Kulon, 8. Desa Pagubugan, 9. Desa Sidaurip. 

Kegiatan penyaluran juga dihadiri oleh pejabat dari tingkat Kabupaten Cilacap, dan Kecamatan Binangun. Pendampinga Desa dan Pendamping Lokal Desa juga melakukan pendampingan dan fasilitasi proses penyaluran BLT Dana Desa di setiap desa yang dikoordinasikan oleh Sudio Dwi Susanto, S.Sos, sebagai Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Ngadiman, S.Sos., M.Si. sebagai Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Binangun. Kegiatan distribusi BLT Dana Desa juga dihadiri oleh Sukatno, ST., Tenaga Ahli Teknik dan Infrastruktur dari Kabupaten Cilacap.

Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah 110 KPM yang tersebar di seluruh wilayah Desa Pasuruhan Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. 

BUMDES Idol Kecamatan Binangun TA 2020

BUMDES Idol adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Camat Binangun dalam rangka memfasilitasi BUMDES yang ada di Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap agar dapat meningkatkan dan mengembangkan potensi usaha dan bisnis yang sedang dijalankan dan akan dilaksanakan selanjutnya. 

BUMDES Idol diikuti oleh15 BUMDES yang ada di Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan BUMDES Idol memaksa para pengurus atau Direktur BUMDES untuk menyusun perencanaan bisnis yang representatif dan inklusive dalam rangka mendorong dan memajukan perekenomian perdesaan di tingkat lokal. 

BUMDES Idol di Kecamatan Binangun menghadirkan Dewan Juri yang handal memfasilitasi BUMDesa di tingkat Ekskarisednan Banyumas, seperti Indra Purnomo, SE. sebagai TA PED (Tenaga Ahli P3MD bidang Pengembangan Ekonomi Desa), Harley, SE. Aktivis pengembangan ekonomi perdesaan yang bekerja di Kopkun Institut sekaligus juga salah satu Direktur BUMDES di salah satu Desa di Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, dan yang terakhir adalah Drs. Bambang Widodo, M.M.PAR atau yang sering familiar dipanggil sebagai Pak Dodid dari Kampur Oranye Fisip Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

Kegiatan ini awalnya, sangat membingungkan, karena konsep awalnya masing mengambang, dengan pertimbangan bahwa kerja keras BUMDES sebagai lembaga ekonomi lokal desa, maka perlu kiranya BUMDES mempunyai perencanaan bisnis yang inklusive dalam rangka menggerakkan potensi ekonomi di desanya, sehingga partisipasi warga dalam pembangunan eknomi dapat terarahkan pada keswadayaan dan kemandirian aktif. 

Kegiatan BUMDES Idol dilaksanakan pada Tanggal 11 Juli sampai dengan 12 Juli 2020 bertempat di Pendopo Kecamatan Binangun dengan mensyaratkan protokol kesehatan dalam penyelenggaraannya. 

Presentasi dari BUMDES Desa Alangamba Kecamatan Binangun, sebagai berikut:  https://bit.ly/2GcWHEt 

PENDAMPINGAN TERBENTUKNYA KOPERASI NIRA KAMUKTEN

Setelah proses pendampingan 5 bulan yang telah dilakukan kepada penderes dan kader penggerak menghasilkan inisiasi pertemuan pembentukan koperasi. Pertemuan penderes dan kader penggerak peningkatan kualitas gula kelapa di Kabupaten Banjarnegara dilakukan untuk ke sekian kalinya dalam rangka menginisiasi kelembagaan Koperasi Penderes.

GULA SEMUT ORGANIK: STRATEGI PRODUKSI GULA KELAPA UNTUK KESEJAHTERAAN PEDERES

Sindu Dwi Hartanto, S.Sos., M.Si.

A.    Kondisi Rejeki Penderes
Kondisi penderes di wilayah Gumelem Wetan Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara khususnya yang sangat memprihatinkan dengan kondisi dan letak geografis yang sangat susah dijangkau, jalan menanjak, belum beraspal, dan jika hujan sangat licin, serta rawan terhadap kecelakaan longsor dan terpeleset. Kondisi kemiskinan yang berkelanjutan terutama dengan harga gula yang tidak stabil dan tidak tetap. Harga gula kelapa terkadang bagus, melebihi harga

Memingkatkan Kualitas Gula Kelapa: Menuju Kesejahteraan Penderes

Kemiskinan kaum penderes (petani gula kelapa/aren) dianggap sebagai sebuah kondisi turun temurun yang dialami oleh kelompok miskin di wilayah pedesaan dan pegunungan. Seperti di wilayah Gumelem Wetan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Kaum penderes menganggap dirinya sebagai warga kelas dua yang tidak mempunyai peran dan jarang sekali diperhatikan baik secara ekonomi maupun politik pembangunan. Mereka menganggap kemiskinan yang dialaminya adalah

ANGGOTA SRAWUNG GUNUNG KIDUL MENGINISIASI PELATIHAN MEMBUAT WEBSITE BERSAMA KAUKUS17++

Peserta Pelatihan Sedang Praktek

KOMBI menginisiasi "Pelatihan Membuat Website" kepada Penggiat Kaukus17++, Sindu Dwi Hartanto yang sedang melakukan kegiatan Kunjungan Supervisi Program Penguatan Kapasitas Forum Warga SRAWUNG. KOMBI atau Komunitas Merangkul Bumi adalah

Pembangkit Listrik dari Sampah di Sekitar Gedung Anda

Setiap berpikir tentang alternatif pembangkitan listrik mandiri di sebuah gedung, yang muncul adalah genset, atau solar panel. Mungkin saatnya dipertimbangkan alternatif yang lebih menarik dan ramah lingkungan, yaitu pembangkit listrik dari sampah.  IST Energy, sebuah perusahaan Amerika Serikat  di bidang energi berhasil menciptakan kontainer pembangkit listrik dari sampah yang bisa diparkir di sekitar gedung anda.

Perlu Redefinisi Relasi Desa Kota Untuk Kelestarian dan Keadilan

oleh: Sindu Dwi Hartanto

Kita perlu melakukan pemikiran kembali tentang hubungan antara Desa dan Kota yang selama ini dianggap sangat eksploitatif. Desa dianggap sebagai lokasi sumber daya yang dibutuhkan oleh kota tetapi kondisi Desa hingga sampai saat ini masih sangat memprihatinkan. Sementara di Kota orang bergemerlap dengan berbagai

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2011

Menteri Dalam Negeri sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 dalam pasal 34 ayat (2) mendapatkan tugas setiap tahunnya untuk menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Untuk pedoman penyusunan APBD Tahun Angaran 2011 juga telah diterbitkan Permendagri, yaitu

Organisasi Rakyat dan Gerakan Sosial

Di jaman orde baru, tindakan negara yang melarang warganya berorganisasi melalui disain state corpratism, yakni hanya mengalirkan aspirasi rakyat ke dalam kanal-kanal lembaga bentukan pemerintah telah melahirkan petaka. Rakyat tidak berdaya karena

Mengembangkan Prinsip Akses Informasi di Kabupaten Gungungkidul

Oleh: Sindu Dwi Hartanto

Kemajuan teknologi informasi pada dekade terakhir adalah suatu perkembangan yang luar biasa. Kemajuan teknologi informasi merupakan dimensi perubahan yang sangat menentukan perubahan sosial masyarakat. Perubahan di kota, di desa tidak dapat lagi memberikan batasan atas kebutuhan akses terhadap informasi. Akses informasi dianggap sebagai