DEKLARASI BANTUAN HUKUM MASYARAKAT (BHM) LAMPUNG

Bahwa cita-cita proklamasi kemerdekaan Bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur serta untuk mewujudkan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan pengukuhan Hak Asasi Manusia.

UU No 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Cimahi

TENTANG
PEMBENTUKAN KOTA CIMAHI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Provinsi Jawa Barat pada umumnya dan Kabupaten Bandung

Pembangkit Listrik dari Sampah di Sekitar Gedung Anda

Setiap berpikir tentang alternatif pembangkitan listrik mandiri di sebuah gedung, yang muncul adalah genset, atau solar panel. Mungkin saatnya dipertimbangkan alternatif yang lebih menarik dan ramah lingkungan, yaitu pembangkit listrik dari sampah.  IST Energy, sebuah perusahaan Amerika Serikat  di bidang energi berhasil menciptakan kontainer pembangkit listrik dari sampah yang bisa diparkir di sekitar gedung anda.

Dinamika Politik Lokal, Kendala Utama Pengucuran Dana BOS

Hingga kini penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah belum juga selesai. Padahal awal April, pemerintah kabupaten kota sudah harus menyalurkan kembali dana BOS tahap kedua. Dinamika politik lokal dituding sebagai kendala utama terlambatnya dana BOS.

Mencari Jalan Keluar dari Kemiskinan di Jawa Timur, Maluku Utara, dan Timor Barat

Mencari Jalan

Penulis: Ruly Marianti

Editor: Justin Sodo

ABSTRAK:

Studi ini menggali pemahaman masyarakat tentang kondisi kesejahteraan mereka dan pengalaman yang terkait dengan naik-turunnya kesejahteraan. Laporan ini ditulis

Perlu Redefinisi Relasi Desa Kota Untuk Kelestarian dan Keadilan

oleh: Sindu Dwi Hartanto

Kita perlu melakukan pemikiran kembali tentang hubungan antara Desa dan Kota yang selama ini dianggap sangat eksploitatif. Desa dianggap sebagai lokasi sumber daya yang dibutuhkan oleh kota tetapi kondisi Desa hingga sampai saat ini masih sangat memprihatinkan. Sementara di Kota orang bergemerlap dengan berbagai

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2011

Menteri Dalam Negeri sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 dalam pasal 34 ayat (2) mendapatkan tugas setiap tahunnya untuk menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Untuk pedoman penyusunan APBD Tahun Angaran 2011 juga telah diterbitkan Permendagri, yaitu

Organisasi Rakyat dan Gerakan Sosial

Di jaman orde baru, tindakan negara yang melarang warganya berorganisasi melalui disain state corpratism, yakni hanya mengalirkan aspirasi rakyat ke dalam kanal-kanal lembaga bentukan pemerintah telah melahirkan petaka. Rakyat tidak berdaya karena

Aksi Nelayan Manado: Perebutan Hak Kelola Agraria

MANADO, 12/5 - AKSI NELAYAN. Sejumlah nelayan yang tergabung dalam Asosiasi Nelayan Tradisional (ANTRA) melakukan unjukrasa dengan membawa perahu mereka ke kantor Walikota Manado, Sulawesi Utara, Selasa ( 12/5). Aksi yang diikuti ratusan nelayan tersebut mendesak pemerintah kota untuk segera menghentikan reklamasi Teluk Manado yang dilakukan oleh para pengusaha karena akan merusak karang tempat ikan serta akan menghilangkan lokasi tambatan perahu mereka. FOTO ANTARA/Basrul Haq/Koz/hp/10.


sumber: antaranews.com

Aksi Di Mal
Sejumlah nelayan yang tergabung dalam Asosiasi Nelayan Tradisional (ANTRA) melakukan unjukrasa dipusat perbelanjaan Manado Town Square dengan membawa perahu di Manado, Sulawesi Utara, Selasa (12/5). Mereka mendesak pihak pengelola pusat perbelanjaan selaku pelaksana reklamasi Teluk Manado agar menyisakan lahan bagi nelayan untuk tambatan perahu. (FOTO ANTARA/Basrul Haq)Disiarkan: Kamis, 13 Mei 2010 01:45 WIBsumber: antaranew.com

Perjuangan Tanpa Henti Nelayan Tradisional Kota Manado

Tambatan Perahu, Hak Nelayan Tradisional

-Masyarakat nelayan tradisional Kota Manado akan menggelar aksi damai-

Manado (SN) – Upaya masyarakat nelayan untuk memperjuangkan hak-hak atas laut akan diperjelas melalui aksi damai yang direncanakan membawa ratusan nelayan seluruh Manado (10/04)

Ketua ANTRA (Asosiasi Nelayan Tradisional Sulut), Rignolda Djamaluddin, PhD, bahwa telah terjadi pengingkaran terhadap masyarakat nelayan.

“pengingkaran yang terjadi bahwa pembuat kebijakan tidak mengetahui tentang kehidupan nelayan,pengingkaran terhadap mata pencaharian nelayan, menjauhkan tempat tinggal dengan tempat tambatan”, jelas Pak Rigolda.