Mencari Jalan Keluar dari Kemiskinan di Jawa Timur, Maluku Utara, dan Timor Barat

Mencari Jalan

Penulis: Ruly Marianti

Editor: Justin Sodo

ABSTRAK:

Studi ini menggali pemahaman masyarakat tentang kondisi kesejahteraan mereka dan pengalaman yang terkait dengan naik-turunnya kesejahteraan. Laporan ini ditulis

Perlu Redefinisi Relasi Desa Kota Untuk Kelestarian dan Keadilan

oleh: Sindu Dwi Hartanto

Kita perlu melakukan pemikiran kembali tentang hubungan antara Desa dan Kota yang selama ini dianggap sangat eksploitatif. Desa dianggap sebagai lokasi sumber daya yang dibutuhkan oleh kota tetapi kondisi Desa hingga sampai saat ini masih sangat memprihatinkan. Sementara di Kota orang bergemerlap dengan berbagai

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2011

Menteri Dalam Negeri sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 dalam pasal 34 ayat (2) mendapatkan tugas setiap tahunnya untuk menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Untuk pedoman penyusunan APBD Tahun Angaran 2011 juga telah diterbitkan Permendagri, yaitu

Organisasi Rakyat dan Gerakan Sosial

Di jaman orde baru, tindakan negara yang melarang warganya berorganisasi melalui disain state corpratism, yakni hanya mengalirkan aspirasi rakyat ke dalam kanal-kanal lembaga bentukan pemerintah telah melahirkan petaka. Rakyat tidak berdaya karena

Aksi Nelayan Manado: Perebutan Hak Kelola Agraria

MANADO, 12/5 - AKSI NELAYAN. Sejumlah nelayan yang tergabung dalam Asosiasi Nelayan Tradisional (ANTRA) melakukan unjukrasa dengan membawa perahu mereka ke kantor Walikota Manado, Sulawesi Utara, Selasa ( 12/5). Aksi yang diikuti ratusan nelayan tersebut mendesak pemerintah kota untuk segera menghentikan reklamasi Teluk Manado yang dilakukan oleh para pengusaha karena akan merusak karang tempat ikan serta akan menghilangkan lokasi tambatan perahu mereka. FOTO ANTARA/Basrul Haq/Koz/hp/10.


sumber: antaranews.com

Aksi Di Mal
Sejumlah nelayan yang tergabung dalam Asosiasi Nelayan Tradisional (ANTRA) melakukan unjukrasa dipusat perbelanjaan Manado Town Square dengan membawa perahu di Manado, Sulawesi Utara, Selasa (12/5). Mereka mendesak pihak pengelola pusat perbelanjaan selaku pelaksana reklamasi Teluk Manado agar menyisakan lahan bagi nelayan untuk tambatan perahu. (FOTO ANTARA/Basrul Haq)Disiarkan: Kamis, 13 Mei 2010 01:45 WIBsumber: antaranew.com

Perjuangan Tanpa Henti Nelayan Tradisional Kota Manado

Tambatan Perahu, Hak Nelayan Tradisional

-Masyarakat nelayan tradisional Kota Manado akan menggelar aksi damai-

Manado (SN) – Upaya masyarakat nelayan untuk memperjuangkan hak-hak atas laut akan diperjelas melalui aksi damai yang direncanakan membawa ratusan nelayan seluruh Manado (10/04)

Ketua ANTRA (Asosiasi Nelayan Tradisional Sulut), Rignolda Djamaluddin, PhD, bahwa telah terjadi pengingkaran terhadap masyarakat nelayan.

“pengingkaran yang terjadi bahwa pembuat kebijakan tidak mengetahui tentang kehidupan nelayan,pengingkaran terhadap mata pencaharian nelayan, menjauhkan tempat tinggal dengan tempat tambatan”, jelas Pak Rigolda.

Perjuangan Tempat Tambatan Perahu oleh Nelayan Tradisional Sario Tumpaan Manado

Nelayan Tradisional Sario Tumpaan Menuntut Keadilan

Kegiatan penimbunan laut yang dilakukan PT Gerbang Nusa Perkasa untuk perluasan areal kompleks Manado Town Square (MANTOS II) sampai hari ini terus berlanjut. Seolah tak henti-hentinya puluhan truck yang membawa material pasir dan batu, terus menutupi wilayah pesisir Kelurahan Sario Tumpaan yang berada di kawasan Teluk Manado.

Masyarakat khususnya nelayan tradisional yang berada disekitar lokasi ini merasa terancam dikarenakan kegiatan ini telah menutup akses mereka ke laut. Tempat yang dulunya diperuntukan sebagai tambatan perahu nelayan, kini hampir seluruhnya tertutup dengan material pasir dan batu. Sementara di wilayah pemukiman sendiri, telah beberapa kali mengalami musibah banjir akibat dari tertutupnya saluran pembuangan (drainase).

FORUM WARGA SEBAGAI PILAR GERAKAN MASYARAKAT SIPIL INDONESIA

Oleh: Putut Gunawan

GOLONGAN KEKARYAAN

Mungkin pandangan saya keliru. Ketika Bung Karno merasa jengah terhadap ulah para pelaku partai politik dalam parlemen – yang waktu itu menggunakan sistem parlementer – di mana regime perdana mentri menjadi bulan-bulanan dan jatuh bangun, dan pekerjaan besar menstrukturkan sistem pemerintahan republic yang baru lahir, boleh dibilang gagal, maka Bung Karno pun berkobar-kobar menyerukan pentingnya unsure golongan kekaryaan sebagai representasi kelompok fungsional dalam parlemen, sehingga demokrasi “yang dipimpin oleh hikmat permusyawaratan” memperoleh legitimasi aktualnya dari representasi lapis masyarakat non partai politik (non party list entity).

Urgensi kehadiran golongan fungsional yang kemudian disebut

Akses Informasi Dan Pembaruan Agraria: GERAKAN SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF PERUBAHAN SOSIAL

Akses Informasi Dan Pembaruan Agraria: GERAKAN SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF PERUBAHAN SOSIAL

GERAKAN SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF PERUBAHAN SOSIAL

Oleh: Sindu Dwi Hartanto

Perubahan Sosial

Terminologi perubahan sosial merupakan kajian yang menarik untuk  mendapatkan perhatian semua pihak karena hampir semua proses-proses sosial, ekonomi, politik, dan invasi pemikiran dan teknologi memberikan pengaruh terhadap proses perubahan tersebut. Hal tersebut juga dibenarkan dalam pandangan ahli yang menggeluti kajian perubahan sosial secara teoritis. Seperti Wilbert Moore, secara teoritis mendefinisikan perubahan sosial dalam arti yang sangat luas bahwa perubahan sosial sebagai perubahan penting dari struktur sosial, dan yang dimaksud